Film animasi merah putih kini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namun sayang, perbincangan tersebut justru didominasi oleh kritikan tajam warganet. Lebih khususnya pada kualitas produksi yang dinilai jauh dari harapan. Mari kita telaah lebih dalam mengenai kontroversi yang menyelimuti film animasi bertema kebangsaan ini.
1. Kualitas Visual yang Mengecewakan
Ketika kamu melihat cuplikan film “Merah Putih: One for All”, mungkin kamu akan langsung membandingkannya dengan film animasi “Jumbo” yang sebelumnya memecahkan rekor penonton terbanyak di Indonesia. Perbedaan kualitas antara kedua film ini digambarkan warganet bagaikan “langit dan bumi” . Sebuah perbandingan yang memang terasa menyakitkan namun tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Film yang seharusnya menjadi persembahan istimewa untuk hari kemerdekaan ini justru menuai cemoohan. Sebab, animasinya terkesan kaku dan belum maksimal. Seolah-olah “selesai tidak selesai dikumpulkan” seperti yang diungkapkan salah seorang warganet.
Yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa pengamat animasi menemukan dugaan penggunaan aset-aset murah yang dibeli dari toko daring seperti Daz3D. Akun YouTube Yono Jambul mengungkapkan bahwa adegan jalanan dalam film menggunakan aset “Street of Mumbai” yang harganya tidak lebih dari belasan dolar AS. Bayangkan, sebuah film yang katanya menghabiskan anggaran miliaran rupiah, ternyata menggunakan aset-aset siap pakai yang bisa dibeli siapa saja di internet. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan besar: kemana perginya dana produksi yang begitu besar?
2. Kontroversi Anggaran Produksi
Berbicara soal anggaran, inilah yang membuat kamu mungkin akan menggelengkan kepala tidak percaya. Film ini diklaim menelan biaya produksi sebesar Rp 6,7 miliar, sebuah angka yang diungkapkan langsung oleh produser Toto Soegriwo di Instagram. Namun ironisnya, dengan anggaran sebesar itu, kualitas yang dihasilkan justru jauh di bawah standar film animasi Indonesia yang sudah ada. Sebagai perbandingan, satu episode anime Jepang seperti “One Piece” atau “Demon Slayer” membutuhkan biaya sekitar Rp 1,8 miliar dengan kualitas yang jauh lebih superior.
Sutradara ternama Hanung Bramantyo bahkan tidak segan-segan melontarkan kritik pedas melalui Instagram Story-nya. Menurutnya, anggaran Rp 6,7 miliar (setelah dipotong pajak menjadi sekitar Rp 6 miliar) sangatlah tidak memadai untuk menghasilkan film animasi berkualitas. Hanung menegaskan bahwa standar film animasi yang bagus minimal membutuhkan Rp 30 miliar ditambah Rp 10 miliar untuk promosi, serta waktu pengerjaan selama 5 tahun. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang tidak beres dengan pengelolaan anggaran film ini.
3. Tanggapan Pihak Produksi dan Pemerintah
Menanggapi kritikan yang membanjiri media sosial, produser Toto Soegriwo justru memberikan respons yang terkesan meremehkan. “Senyumin aja. Komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral kan,” ujarnya di Instagram. Tanggapan ini tentu saja semakin memperburuk situasi karena terkesan tidak mau menerima kritik konstruktif dari masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memberikan klarifikasi bahwa pihak Kementerian Ekonomi Kreatif tidak memberikan bantuan finansial maupun fasilitas promosi untuk film ini. Film ini sepenuhnya diproduksi dengan dana patungan dari Perfiki Kreasindo yang berada di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Klarifikasi ini penting untuk meluruskan anggapan bahwa film berkualitas rendah ini menggunakan dana negara. Dengan demikian, kamu bisa memahami bahwa ini murni proyek swasta yang sayangnya tidak memenuhi ekspektasi publik terhadap film animasi bertema kebangsaan.
Hubungi Kami di WhatsApp